Pemilu 2009 semakin dekat. Hiruk pikuk pesta demokrasi lima tahunan ini mulai terasa di hampir seluruh denyut kehidupan masyarakat Indonesia. Seolah tak mau ketinggalan, stasiun televisi pun berlomba meraih posisi terdepan dalam menayangkan informasi serta kabar terkini tentang Pemilu 2009. Berbagai acara berita, debat maupun talkshow tentang Pemilu 2009 mulai bermunculan di televisi. Namun program-program tayangan ini umumnya memiliki pola yang hampir sama yakni memberi ruang kepada partai-partai untuk menyampaikan misi dan visinya atau dengan kata lain mengkampanyekan program dan janji mereka.
Lain halnya dengan Astro Awani. Saluran berita dan informasi yang kerap memperoleh penghargaan jurnalistik bergengsi ini meluncurkan program talkshow jelang Pemilu 2009 bertajuk Mengukur Kinerja Presiden ( MKP). Namun, alih-alih menampilkan janji para politikus di masa mendatang , Astro Awani justru mengajak pemirsa kembali ke belakang menuju Pemilu 2004. Yang disasar adalah janji eksekutif, dalam hal ini pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla serta kabinet Indonesia Bersatu.
Sesuai namanya, acara berdurasi 60 menit ini akan menyoroti performa Kabinet Indonesia Bersatu di bawah pimpinan presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Sejauh manakah janji yang mereka berikan saat kampanye dulu terealisasikan? Apa permasalahan yang dihadapi oleh kabinet Indonesia Bersatu? MKP menghadirkan suatu sudut pandang baru yang mungkin tidak akan Anda temui di program serupa di stasiun televisi lain.
“Melalui program ini kami ingin memberi gambaran pada pemirsa apa saja yang belum dan sudah dilakukan Presiden SBY yang telah memimpin negeri ini selama kurang lebih 4 tahun. Dahulu SBY - JK pernah mengumbar janji pada rakyat saat kampanye atau di masa-masa awal pemerintahan. Nah, sekarang kita lihat janji itu dilaksanakan atau tidak”, ujar Rizal Mustary, Editor Executive Astro Awani.
“Melalui MKP kami bermaksud memberikan sudut pandang yang lain terhadap Pemilu 2009. Bagaiman janji presiden terpilih kini diukur dan dikupas realisasinya. Sebuah kontrol sosial yang baik bagi pemerintahan. Program ini juga bisa dijadikan warning bagi presiden terpilih 2009, bahwa akan ada sebuah program yang akan mengukur kinerja mereka saat masa jabatan mereka akan selesai nanti”, terang Riza Primadi, editor in chief Astro Awani.
“Selain itu MKP merupakan sebuah tayangan yang idealis dan terbebas dari tuntutan pihak manapun karena kami tidak terjebak oleh tuntutan rating dan share layaknya TV swasta lainnya. Kami juga tidak dikejar target iklan pemilu ataupun blocking time dari partai yang kini mungkin sedang terjadi di TV swasta. MKP murni program yang didesain untuk kepentingan pemirsa untuk mendalami lebih jauh apa yang telah dilakukan presiden selama ini, sebagai pedoman atau bekal pemirsa untuk menjatuhkan pilihan di Pemilu 2009 nanti”, Tambah Riza lagi.
Talkshow MKP berlangsung dengan pasing cepat, dinamis, dengan narasumber yang kompeten. MKP didesain menjadi sebuah talkshow serius dengan topik berat, namun tampil dinamis dan memikat dipandu oleh 2 host andalan Astro Awani Prima Genuita dan Cindy Agustina secara bergantian. Panggung MKP senantiasa menghadirkan dua kubu tetap. Kubu pertama diisi dua orang perwakilan pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu. Perwakilan tetap di kubu ini adalah Dr. Andi Mallarangeng, juru bicara Kepresidenan yang dalam setiap episodenya didampingi menteri yang terkait dengan isu yang dibahas.
Kubu seberangnya diisi panelis pembahas dari kalangan akademisi atau pengamat dari lembaga studi. Mereka akan mengkritisi kebijakan pemerintah baik level policy making maupun tataran implementasinya. Panelis tetap adalah Dr. Anies Baswedan, Rektor Universitas Paramadina. Dalam setiap episode ia akan didampingi oleh panelis tamu yang kompetensinya disesuaikan dengan topik yang dibahas.
Untuk memperkaya talkshow ini, dihadirkan footage dokumentasi SBY - JK dalam setiap kampanye resmi, pernyataan pada awal dan 100 hari pemerintahan, serta data-data ilmiah yang dihadirkan dalam bentuk grafis. Para penonton yang terdiri dari akademisi serta praktisi terkait dengan topik yang dibahas juga berhak memberikan pertanyaan atau pernyataan terhadap kedua belah pihak.
Mengukur Kinerja Presiden menjadi satu program talkshow unggulan dari Astro Awani yang hadir mulai 22 September pukul 22.00 WIB setiap setiap hari. MKP terbagi menjadi 13 episode yang dihadiri oleh 12 menteri kabinet Indonesia Bersatu dan wakil presiden Jusuf Kalla sebagai narasumbernya. Selain itu program ini juga akan ditayangkan di lebih dari 20 TV lokal yang tergabung dalam JPMC ( Jawa Pos Media Corporation) dan TV lokal yang tergabung dalam Asosiasi jaringan Televisi lokal Indonesia ( ATVLI).
tgs 4
tgs 3
Hari ini kian merebak kecurigaan kalau-kalau hasil pemilu 2009 ini direkayasa oleh pemerintah. Aku berharap, kecurigaan ini hendaknya segera diatasi dan jangan dibiarkan berlarut-larut. Salah satu akar permasalahannya barangkali adalah kurang terbukanya KPU perihal proses perhitungan suara. (KPU hanya menunjukkan hasilnya tanpa menunjukkan prosesnya.) Kalau memang itulah akar permasalahannya, kuharap KPU segera menindaklanjutinya dengan selalu transparan dalam proses pemilu ini. Berikut ini berita-berita seputar kecurigaan tersebut dari detiknews.com.
Alur tabulasi nasional pemilu (Tim Teknis TI KPU)
Jakarta – Tabulasi nasional Pemilu 2009 memunculkan kecurigaan. Tidak tertutup kemungkinan teknologi informasi ini bisa dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk kepentingan politiknya. Guna menghindari kecurigaan publik, KPU diminta transparan dalam pemrosesan data untuk tabulasi tersebut.
“Sebaiknya proses penayangan tabulasi itu dilakukan secara transparan. Publik perlu diberi akses untuk mengetahui pemrosesan datanya,” ujar praktisi TI dari ITB Dedy Syafwan kepada detikcom, Minggu (13/4/2009) malam.
Menurut Dedy, publik berhak tahu bagaimana data yang masuk dari daerah diproses untuk kemudian ditampilkan di tabulasi. Mereka tidak cukup hanya disajikan produk jadinya, tetapi juga perlu diberi akses untuk mengetahui bagaimana produk itu diolah.
Hal ini penting, imbuh Dedy, untuk meneguhkan semangat yang mendasari dari real count ini, yakni memberikan informasi yang transparan kepada masyarakat mengengai hasil pemilu.
“Bukan hanya hasilnya yang harus dibuat transparan, melainkan juga prosesnya,” tandas Dedy.
Kecurigaan ini bermula dari serupanya hasil real count dengan quick count. Jika metode keduanya berbeda, menurut Dedy, adalah aneh jika hasil yang ditampilkan bisa sama. Padahal seperti umum diketahui, masing-masing parpol memiliki basis wilayah masing-masing.
Karena itu, mengherankan jika real count yang diperoleh dari pengumpulan hasil perhitungan suara di tiap TPS di seluruh Indonesia secara setahap demi setahap ini menampilkan hasil yang sama dengan quick count yang menggunakan sampel di seluruh Indonesia.
( sho / nrl )
tugas 2
Sejalan dengan kesuksesan dalam memprediksi hasil pemilu, survei opini publik kini tidak lagi terlepaskan dalam setiap ajang kontestasi politik di Indonesia. Dengan keberhasilan yang digapai, pantaskah survei dijadikan rujukan ideal dalam mengekspresikan opini publik?
Tinggal dalam hitungan hari, hasil resmi penghitungan suara Pemilu Presiden 2009 akan diumumkan. Tampaknya, hasil resmi tersebut tidak akan menjadi sebuah kejutan mengingat berbagai hasil survei opini publik jauh-jauh hari telah memprediksi cukup tepat posisi setiap pasangan kandidat yang bersaing.
Memang, ketepatan sebagian lembaga survei memprediksi hasil pemilu kali ini layak menjadi catatan tersendiri bagi perjalanan survei opini publik di negeri ini. Terhadap keberhasilan ini, terdapat beberapa catatan yang setidaknya patut diungkapkan.
Pertama, semakin diyakinkan kini bahwa survei yang merekam opini masyarakat sebelum pemilu mampu digunakan sebagai instrumen prediksi yang cukup baik. Tidak heran pula jika hasil-hasil survei kini tidak hanya menjadi rujukan para aktor maupun institusi politik dalam segenap aktivitas politik mereka, tetapi telah menjadi faktor utama yang mengubah wajah perpolitikan negeri ini.
Tentu saja, keberhasilan yang dicapai disertai pula persyaratan apabila survei rujukan tersebut diselenggarakan dengan prinsip ilmiah, dilandasi oleh penggunaan metode yang baik dan benar. Apa yang terjadi pada ajang pemilu lalu menunjukkan, bagi sebagian lembaga survei yang kali ini tergolong keliru dalam memprediksi hasil pemilu, seperti ketidaktepatan dalam memprediksi urutan setiap pasangan, terlalu besarnya selisih antara hasil prediksi dan hasil pemilu sesungguhnya, maupun ketidakakuratan dalam menyimpulkan pemilu kali ini akan berlangsung dalam dua putaran, memiliki problem dalam penerapan metode survei.
Kedua, sekalipun survei opini mampu memprediksi dengan tepat, fakta lain menunjukkan bahwa kadar keakuratan survei masih belum sepenuhnya tergolong presisi. Merujuk pada Pemilu Presiden 2009 kali ini, misalnya, ketepatan cenderung terjadi dalam upaya memprediksi urutan ketiga pasangan kandidat yang bersaing bukan pada besarnya proporsi suara yang diperoleh dari setiap kandidat. Sekalipun terdapat beberapa prediksi lembaga survei yang tepat dan diikuti pula proporsi perolehan suara yang tergolong presisi, kenyataan juga menunjukkan kadar akurasi semacam ini tidak berlaku pada perolehan semua pasangan kandidat.
Belum konsisten
Dua catatan kualitas prediksi survei pemilu presiden tersebut jika ditelusuri lebih jauh belum dapat disimpulkan sebagai sesuatu pencapaian yang konsisten. Merujuk pada kondisi sebelumnya, sepanjang sejarah penyelenggaraan survei opini publik pemilu di era liberalisasi politik pascakeruntuhan rezim Orde Baru (Pemilu 1999, 2004, dan berbagai ajang Pilkada 2005-2008) pun memaparkan pengalaman yang kurang lebih sama.
Selama ini ketepatan dalam memprediksi hasil ajang kontestasi politik telah berkali-kali dilakukan. Apresiasi terhadap keberhasilan lembaga survei pun banyak dinyatakan. Namun, sepanjang perjalanan sejarah survei opini di negeri ini harus diakui masih teramat minim survei berbasis opini publik yang berhasil memprediksi secara tepat dua hal bersamaan, yaitu akurat terhadap urutan kemenangan sekaligus rentang proporsi yang dicapai setiap peserta pemilu.
Pemilu 1999 menjadi arena pertama kalinya akurasi survei opini publik diujicobakan. Saat itu, sekalipun hasil survei tepat memprediksi kemenangan PDI-P, tidak ada satu lembaga survei pun yang mampu secara akurat memprediksi ketepatan urutan setiap partai politik yang berkompetisi maupun akurasi perolehan proporsi dari semua partai tersebut. Tidak jarang dijumpai prediksi perolehan partai melebihi 5 persen dari hitungan resmi pemilu, atau sebaliknya kurang jauh dari hasil sesungguhnya. Pemilu 2004, khususnya pemilu legislatif, sebenarnya kualitas prediksi beranjak lebih baik. Sayangnya, kualitas prediksi tidak mampu terpertahankan dalam ajang pemilu presiden di tahun yang sama, kembali menoreh hasil prediksi yang kurang memuaskan.
Sisi lain, catatan keberhasilan prediksi survei kali ini tidak berarti pula meneguhkan konsistensi kualitas institusi survei yang ada. Yang menarik, sekitar satu dasawarsa perjalanan survei opini publik, hingga saat ini belum ada satu lembaga survei pun yang mampu mempertahankan secara konsisten dari waktu ke waktu ketepatan prediksi survei opini mereka. Membandingkan kualitas prediksi antara hasil Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2009, misalnya, amat jelas menggambarkan kondisi demikian. Kasus-kasus ketidakakuratan dalam prediksi urutan dan besaran proporsi perolehan partai politik dalam ajang Pemilu Legislatif 2009 dialami oleh sebagian institusi survei yang hasil prediksinya dalam Pemilu Presiden 2009 tergolong tepat.
Sejarah
Masa lalu sejarah penyelenggaraan survei opini publik di negeri ini pun telah menorehkan pengalaman sejenis. Pada ajang Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2004, secara gamblang dipaparkan bahwa keberhasilan institusi survei memprediksi hasil pemilu legislatif diikuti pula oleh ketidakakuratan lembaga survei tersebut dalam memprediksi hasil pemilu presiden walau kedua ajang kontestasi politik tersebut berlangsung dalam waktu yang berdekatan. Jika ditelusuri lebih dalam, catatan ketidakkonsistenan semacam ini akan semakin panjang terungkap pada rentetan penyelenggaraan survei opini publik dalam ajang Pilkada 2005 hingga 2008.
Apabila dalam persoalan ketepatan dan konsistensi memprediksi tidak banyak yang patut diistimewakan, menjadi pertanyaan kini hal apa yang membedakan sekaligus mencirikan penyelenggaraan survei kali ini dibandingkan dengan masa sebelumnya?
Menelusuri perjalanan survei opini publik di negeri ini, terdapat dinamika menarik yang terjadi pada setiap periode penyelenggaraan sekaligus mampu mencirikan setiap periode penyelenggaraan survei tersebut. Setidaknya dapat dipilahkan tiga babak perjalanan survei opini di negeri ini (Tabel).
Survei pada era Orde Baru merupakan rintisan keberadaan survei opini di negeri ini. Beragam ketidaksempurnaan, baik aspek teknis metodologi maupun teknis penyelenggaraan, mewarnai keberadaan survei di era ini. Di sisi produksi, misalnya, hanya segelintir lembaga berkecimpung dalam urusan pengumpulan opini publik. Institusi negara, dalam hal ini pemerintah, lebih banyak mendominasi penyelenggaraan survei. Memang terdapat beberapa media massa maupun institusi swasta yang turut berpartisipasi, tetapi dalam skala penyelenggaraan yang amat terbatas dengan tema yang tidak langsung berkaitan dengan politik dan kekuasaan negara.
Di sisi distribusi pun penuh dengan ketidaksempurnaan. Publikasi survei amat jarang terdengar. Sesekali negara mengumumkan penyelenggaraan survei politik, tetapi khalayak tidak pernah mengetahui hasil survei tersebut. Adapun survei media massa atau institusi swasta mengumumkan hasil survei, tetapi di kemudian hari justru menuai aksi represif penguasa ataupun reaksi negatif masyarakat terhadap hasil survei tersebut. Singkatnya, periode rintisan survei yang terjadi saat kondisi makro politik dominan di bawah kendali penguasa rezim merupakan masa kelam penyelenggaraan survei opini.
Masa kelam survei terempas sejalan dengan dimulainya kebebasan berekspresi. Runtuhnya era Orde Baru menjadi babak baru penyelenggaraan survei. Negara tidak lagi tampak sebagai penguasa tunggal survei. Antusiasme penyelenggaraan terjadi di kalangan masyarakat, melibatkan kalangan perguruan tinggi, berbagai organisasi nonpemerintah, ataupun media massa. Kesan ideal survei sebagai instrumen yang berupaya mengetengahkan suara rakyat dalam pusaran politik penyelenggaraan negara kental terlihat. Kondisi demikian ditopang oleh dukungan pendanaan institusi nonprofit luar negeri yang terlibat dalam upaya pendemokrasian negeri ini.
Membandingkan dengan periode sebelumnya, jelas terdapat beberapa kemajuan, terlihat upaya menerapkan survei yang bersifat saintifik. Dari sisi kualitas survei, apa yang dicapai pun cukup memuaskan. Ajang Pemilu 1999 menjadi bukti ketepatan institusi survei dalam memprediksi. Hanya, pencapaian periode ini tetap berbalut berbagai ketidaksempurnaan, terutama dari sisi kemampuan menerapkan metode dan teknis penyelenggaraan survei yang berbuntut pada kualitas validitas dan reliabilitas yang relatif rendah.
tgs 1
EVALUASI PILPRES
• Secara umum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada 8 Juli 2009 telah dinilai berlangsung dengan baik, aman, nyaman, dan lancar, sementara hasil-hasil Pemilu pun masih akan kita tunggu rekapitulasi resminya dari KPU: melalui real count, yang dimulai besok 22 Juli 2009.
• Satu catatan penting, paling kurang sampai detik ini, apa yang semula diperkirakan bahwa Pemilu kali ini akan diwarnai kecurangan secara masif, terstruktur, dan tersistematis, sejauh ini belum dapat dibuktikan kebenarannya. Kecuali dalam beberapa hari ini ada laporan dan juga hasil proses persidangan Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) yang bakal digelar MK—insya allah jika pada akhirnya benar-benar ada peserta pemilu yang mengajukan—kiranya baru akan diberi penilaian.
• Bagi pengawas Pemilu, penilaian tersebut mesti disikapi secara kritis. Memang benar bahwa secara umum Pemilu Presiden dan Wakil Presiden telah berlangsung sebagaimana gambaran dan penilaian tadi. Namun, pelanggaran dan cara penanganan pelanggaran hendaknya pun menjadi catatan yang cukup penting untuk dikemukakan di sini.
• Pada konteks ini jajarang Pengawas Pemilu tidak boleh serta merta menilai Pemilu telah berjalan dengan gambaran yang optimistik dulu, meskipun sebaliknya kita tidak boleh serta merta menilai bahwa Pemilu berjalan penuh dengan kecurangan yang masif, terstruktur, dan tersistematis dimaksud.
• Sejauh yang bisa kita lakukan adalah menempatkan diri kita pada posisi: berdiri di atas kepentingan semua peserta pemilu. Apa pun yang dikomentari adanya maupun tidak adanya pelanggaran, maka pengawas harus netral, imparsial, dan independen. Kita tetap taati atas komitmen kita untuk menjalankan pedoman Kode Etik Penyelenggara Pemilu.
■ FORUM RAKORNAS INI
• Forum Rakornas kali ini akan membicarakan hal-hal terkait dengan:
1. Trend dan modus pelanggaran serta pemantapan menghadapi rekapitulasi penghitungan perolehan suara secara nasional di KPU.
2. Esok hari, Bawaslu ingin mengajak seorang anggota Panwaslu Provinsi guna menghadiri Pembukaan Rekapitulasi Hasil Hitung Suara secara nasional
3. Pemetaan masalah dan analisis terhadap kendala dan modus pungut dan hitung suara, tindak lanjut penanganan pelanggaran oleh KPU dan penyidik Polri.
4. Persiapan PHPU di MK serta mekanisme posisi kita sebagai pihak terkait lainnya.
5. Di bagian akhir, secara sengaja Bawaslu ingin mengajak segenap anggota Panwaslu provinsi untuk konsolidasi terhadap “masa depan” pengawasan pemilu.
■ RENCANA PASCA PILPRES
1. Penataan dan Penyempurnaan Sistem Ketatalaksanaan Sekretariat Organisasi Bawaslu dan Panwaslu;
2. Penyusunan Standar Operating Procedures (SOP);
3. Pelaksanaan Reorientasi Kinerja Anggota dan Sekretariat Bawaslu.
4. Penyusunan Grand Design Pengawas Pemilu dalam Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia (2010-2020).
5. Penerbitan dalam rangka Penelitian dan Pengembangan Pengawasan Pemilu Tahun 2009.
6. Penetapan/Peresmian Panji-Panji Kebesaran Organisasi Pengawas Pemilu.
7. Pemutakhiran / Revisi Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).
8. Penindaklanjutan Kasus-Kasus Pelanggaran Administrasi dan Tindak Pidana Pemilu dalam Pemilu 2009.
9. Evaluasi Pengawasan Pemilu Tahun 2009 (Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden) secara berjenjang.
10. Pelaksanaan Inventarisasi dan Pengalihan Aset (Barang-Barang Inventaris) Organisasi Pengawas Pemilu di Seluruh Jenjang.
11. Pembubaran Anggota Panwaslu di Seluruh Jenjang.
12. Advokasi Persiapan Pengawasan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
13. Persiapan Pengawasan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
14. Pembentukan Panwaslu dan Sekretariat Panwaslu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
15. Pembekalan/Bimbingan Teknis kepada Anggota dan Sekretariat Pengawas Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
16. Sosialisasi Pengawasan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
17. Penyusunan dan Penerbitan Buku Pedoman Pengawasan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
18. Pelaksanaan Pengawasan Pemilu Kepala D
aerah dan Wakil Kepala Daerah: Pelaksanaan Supervisi Bawaslu; dan
19. Penyelesaian Pengawasan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
■ PESAN DAN HARAPAN KETUA BAWASLU
1. Agar waktu yang tersisa ini Bawaslu berharap agar seluruh jajarang Pengawas Pemilu untuk tetap semangat dalam melakukan pengawasan;
2. Tetap menyelesaikan tugas-tugas yang selama ini sudah diperintahkan oleh Bawaslu, seperti laporan akhir kinerja, evaluasi pengawasan pemilu 2009, serta menindaklanjuti temuan dan laporan yang diteruskan kepada penyidik;
3. Tidak melakukan upaya-upaya yang pada akhirnya dapat merusak citra sebagai anggota Panwaslu.
Secara khusus, agar Panwaslu Provinsi mendorong untuk :
1. Memberikan perhatian agar laporan akhir kinerja harus benar-benar dilaksanakan secara cepat dan tepat;
2. Laporan terkait dengan penggunakaan anggaran agar mendorong kepada Kepala Sekretariat benar-benar dilakukan secara baik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
■ PEMBUKAAN
Seraya dengan mengucapkan Basmallah: Bismillahhirrahmanirrahim:
“RAKORNAS EVALUASI PUNGUT DAN HITUNG SUARA SERTA PERSIAPAN PENGAWASAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA SECARA NASIONAL PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009.
Hotel Sahid, 21-23 Juli 2009”,
Secara resmi dinyatakan:
DIBUKA !
Jakarta, 21 Juli 2009
Nur Hidayat Sardini
Bahasa Singkat SMS Justru Menyulitkan
WELLINGTON - Menyingkat bahasa untuk mengirim layanan pesan singkat (sms) saat ini, dianggap lebih cepat dan efektif daripada menuliskan kata secara lengkap. Selain itu, bagi operator yang memberikan tarif sms per karakter, cara menyingkat bahasa memang dinilai murah.
Namun, sebuah penelitian yang dilakukan ahli psikologi bahasa menunjukkan cara menyingkat bahasa pada teks sms justru memakan waktu penerima pesan.
Seperti dilansir SMH, Sabtu (13/12/2008), menyingkat kata atau kombinasi huruf besar dan kecil tanpa spasi seperti "ILoveU" membutuhkan� 26 detik bagi pembaca untuk memahami kata tersebut. Sedangkan pesan yang dikirim dalam bahasa Inggris biasa seperti teks "I Love You" hanya membutuhkan waktu 14 detik untuk memahaminya.
Penelitian yang dilakukan University of Tasmania melibatkan sekira 55 mahasiswa untuk mengirim dan membaca pesan layanan singkat. Peneliti kemudian membandingkan kemampuan responden memahami bahasa yang disingkat� dengan bahasa umum.
Hasil penelitian menunjukkan sebagian mahasiswa memang mudah untuk kata-kata singkat seperti� 2 (To), atau c u (See you). Tapi untuk kata-kata seperti TTYL (Talk to You Later), atau BBS (Be Back Soon), PU (Pick Up) sangat sulit untuk dipahami.
Menurut peneliti, Dr Nenagh Kemp kombinasi angka dan kata seperti 2moro (Tomorrow), 4get (forget) dan 18 (late) membutuhkan waktu lebih lama untuk membacanya. Tapi Kemp menyatakan, masih saja banyak pengguna ponsel yang melakukannya.
"Saya pikir kita harus mulai membiasakan menggunakan dan membaca bahasa dengan menggunakan bahasa Inggris konvensional, sehingga kita dapat membaca sms tanpa perlu berteriak," kata Kemp. (srn)
Strategi Menghadapi Abad Zoonosis
Zoonosis (penyakit yang dapat ditularkan dari hewan ke manusia dan sebaliknya) merupakan ancaman baru bagi kehidupan manusia di dunia. Berbagai fakta telah menunjukkan bahwa zoonosis berpotensi merugikan jauh lebih besar jika dibandingkan kerugian akibat perang.
Perkembangan zoonosis dalam beberapa tahun terakhir menjadi tanda akan hadirnya ancaman yang mematikan bagi umat manusia. Jika tidak dikendalikan secara komprehensif maka perubahan pola zoonosis dapat terus muncul dan menyebar melintasi batas wilayah. Kondisi ini kian membuat dunia menjadi khawatir.
Sampai saat ini setidaknya tidak kurang dari 300 penyakit yang berasal dari hewan yang dapat menular ke manusia. Sebagian berpeluang menjadi wabah di suatu negara jika tidak ditangani dengan baik. Sebut saja rabies, antraks, BSE, SARS, flu burung, serta penyakit mulut dan kuku (PMK) yang membuat kita harus berpikir ulang untuk mengabaikan permasalahan ini.
Dalam dua puluh tahun terakhir, 75% dari penyakit-penyakit baru (emerging diseases) pada manusia terjadi akibat perpindahan patogen hewan ke manusia atau bersifat zoonotik dan 1.415 mikroorganisme patogen pada manusia yang telah diketahui sebesar 61,6% bersumber dari hewan (Brown 2004).
Simak saja kasus terakhir zoonosis bulan November 2008 kemarin dilaporkan 4 orang meninggal akibat rabies di Bali. Belum lagi jika kita melihat laporan dari Center for Disease Control and Prevention (CDC) yang menyatakan bahwa lebih dari 250 foodborne disease (penyakit yang ditularkan melalui makanan). Sebagian besar penyakit tersebut bersifat infeksius yang disebabkan oleh bakteri, virus, parasit, dan prion yang dapat dipindahkan melalui makanan serta tidak sedikit diantaranya adalah foodborne zoonosis (penyakit hewan yang ditularkan ke manusia melalui makanan).
Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan zoonosis meningkat dari waktu ke waktu dan seiring waktu semakin banyak korban yang diakibatkannya, sehingga kita memerlukan strategi dalam menghadapi zoonosis serta foodborne disease tersebut. Strategi tersebut tentu tidak bisa dilakukan oleh salah satu profesi saja mengingat ancaman zoonosis tidak hanya melibatkan manusia tetapi hewan sebagai sumbernya. Artinya kita memerlukan kerja sama yang baik antara profesi dokter dan profesi dokter hewan.
Jika kita berharap adanya kerja sama tersebut maka kita perlu melihat garis pembatas antara kedokteran dan kedokteran hewan sekarang ini lebih nyata dibandingkan abad-abad yang lampau, sesungguhnya pemisahan antara kedua disiplin ini mulai terbentuk di abad ke-20. Sejumlah alasan penyebab adalah secara geografis beberapa perguruan tinggi kedokteran dan kedokteran hewan tidak ditempatkan pada satu lingkup dan pengaturan akademik yang sama. Faktor lain adalah pengaruh sosial. Namun ekologi dan mikrobiologi tidak diajarkan di kedokteran seperti halnya di kedokteran hewan, sehingga mahasiswa kedokteran tidak begitu menyadari pentingnya penyakit zoonotik bagi kedokteran. Tambahan pula, fokus perguruan tinggi kedokteran hewan juga bergeser lebih ke hewan ternak dan hewan kesayangan untuk memenuhi kebutuhan sosial masyarakat.
Lebih lanjut kita juga perlu mengintegrasikan sistem pendidikan di lingkup dan antara perguruan tinggi kedokteran, kedokteran hewan dan kesehatan masyarakat. Upaya ini juga dimaksudkan untuk menghimbau peningkatan komunikasi lintas disiplin dalam berbagai kesempatan, baik itu seminar, konferensi, jurnal, kuliah, maupun pengembangan jaringan (networking) di bidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
Salah satu kunci keberhasilan dalam menghadapai zoonosis dan foodborne disease adalah terjalinnya kemitraan yang sinergis antara Kedokteran, Kedokteran Hewan dan Kesehatan Masyarakat tidak hanya dalam tingkat profesi tetapi juga tingkat mahasiswa. Strategi ini tentu tidak bisa berjalan jika hanya sebatas wacana atau opini saja tetapi harus dilaksanakan atau jika memungkinkan adalah diformalkan. Semoga.
DICARI: ISTRI SUKA SHOPPING
Sekumpulan pria berada di ruang ganti di salah satu tempat gym terkemuka dan eksklusif di pusat kota. Tiba2 terdengar deringan hp di penjuru ruangan itu. Salah satu dari pria itu menjawab panggilan tersebut dan terjadilah obrolan berikut:
"Hallo?"
"Abang, ini ayang."
"Eemmmmm.... "
"Abang masih di tempat gym ya?"
"Iya..."
"Ayang sekarang lagi ada di mall dekat tempat gym abang. Ayang liat Louis Vuitton punya koleksi tas baru. Harganya murah kok, cuma 7 juta aja... Boleh beli nggak, Bang?"
"O.K, beli aja kalau kamu memang suka."
"Ahhhhh....thanks abang, dan tadi sebelon ayang ke sini, ayang ke pameran mobil dan liat mobil Mercedes terbaru. Ayang suka banget dengan modelnya, dan ayang juga sudah ngobrol dengan penjualnya, dia setuju mau kasi 'good price'. Lagian kan bagus juga kalo mobil BMW yg kita beli tahun lalu itu ditukar dengan yang baru."
"Berapa harga yang dia kasih?"
"Lagi harga promo, jadi cuma 550 juta aja, bang..."
"O.K lah, pastikan harga itu sudah 'on the road'."
"Great, ada 1 lagi, bang."
"Apa?"
"Tadi pagi ayang iseng-iseng singgah ke agent real estate dan ternyata rumah yang kita liat2 kemarin itu ternyata dijual..!!! Abang ingat ga?? Rumah seluas 1000 meter di Kebayoran Baru yang ada kolam renang berbentuk love, trus ada taman orchidnya dibelakang rumah yang berhadapan lapangan tennis itu, dan yang garasinya muat 4 mobil itu....Cantik kan bang?"
"Berapa harganya?"
"Cuma Rp 10 milyar aja. ok kan harganya?"
"Ya sudah, kalo kamu bisa tawar jadi Rp 8,5 milyar, beli aja..."
"OK abang sayang, terima kasih bang. Sampai nanti malam ya?? I luv u."
"Bye...i luv u too."
Pria itu berhenti ngomong dan menutup flip hp nya.
Sambil mengangkat tangan dan memegang hp itu, dia bertanya pada orang2 yang di ruangan tersebut dan dengan suara keras dia bilang gini :
"ADA YANG TAU NGGAK, INI HANDPHONE PUNYA SIAPA !!???"
